SEMARANG, muhammadiyahsemarangkota.org – Sebanyak 20 tokoh Persyarikatan Muhammadiyah resmi memperkuat barisan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026–2031. Pengukuhan pengurus dari unsur ulama, tokoh masyarakat, hingga cendekiawan ini berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Senin (24/8/2026).

Jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang menempati berbagai posisi strategis pada kepengurusan baru tersebut. Dr. H. Fahrurrozi, M.Ag., bersama Dr. H. AM. Jumai, SE., MM, mengemban tugas sebagai Anggota Komisi Dakwah.

Selanjutnya, Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., menjabat posisi penting sebagai Sekretaris di Dewan Pimpinan MUI Jateng. Sementara itu, Prof. Dr. H. Akhwan Fanani, M.Ag., masuk jajaran Anggota Komisi Fatwa, H. Sukendar, Ph.D. sebagai Anggota Komisi Kerukunan Umat Beragama, serta Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.CN., M.HUM. bertindak sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM.

Ketua PDM Kota Semarang, Dr. H. Fahrurrozi, M.Ag., menyambut positif amanah besar ini. “Mudah-mudahan kehadiran MUI sebagai khadimul ummah dan mitra pemerintah bisa terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” puji Dr. H. Fahrurrozi, M.Ag. pada Senin (24/8/2026).

Sejarah Panjang dan Peta Jalan Hukum untuk Umat

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jateng, Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.CN., M.HUM., menegaskan hubungan historis yang erat antara Muhammadiyah dan pembentukan MUI sejak 1975. Keterlibatan tokoh besar seperti Buya Hamka menjadi bukti sejarah kepemimpinan yang berkesinambungan.

“Bagi saya sebagai orang Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah rumah pertama, MUI adalah rumah kedua,” tegas Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.CN., M.HUM. usai acara pengukuhan pada Senin (24/8/2026).

Umar Ma’ruf menekankan pentingnya peran sodiqul hukumah (mitra pemerintah) dalam mengawal pembentukan hukum daerah. Produk legislasi tingkat provinsi harus mencerminkan aspirasi umat Islam, menjamin keadilan, serta merawat toleransi.

Oleh sebab itu, pengurus wajib memegang teguh lima pesan kunci Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Haji Anwar Iskandar. Lima arahan tersebut mencakup sikap saling menyayangi (tahabbub), tolong-menolong (ta’awun), bermusyawarah (tasyaawur), memaafkan (ta’affuf), dan saling memberi nasihat (tanashuh).

Dakwah Komunitas Hingga Ruang Gelap dan Gemerlap

Inovasi pendekatan dakwah juga menjadi perhatian utama jajaran komisi baru MUI Jawa Tengah. Anggota Komisi Dakwah MUI Jateng, Dr. H. AM. Jumai, SE., MM, menegaskan pentingnya meramu materi dakwah dengan kekayaan budaya lokal.

Jumai mendorong pengembangan dakwah komunitas lintas batas agar Islam hadir di seluruh lapisan ruang kehidupan. Menurutnya, ulama harus berani menyapa masyarakat di area “dunia gelap dan gemerlap” secara langsung.

“Dakwah harus hadir lewat pendekatan humanis, dialogis, dan tidak menghakimi. Langkah ini menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat, solusi, dan kegembiraan,” papar Dr. H. AM. Jumai, SE., MM.

Landasan Kebangsaan dan Kemandirian Ekonomi Umat

Sebagai penutup rangkaian agenda, Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Prof. Dr. KH. Nur Ahmad, MA, menyampaikan pesan kebangsaan. Nur Ahmad mengingatkan amanah KH Hasyim Asy’ari untuk terus menjaga keutuhan Republik Indonesia.

MUI Jateng berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangkitkan sektor ekonomi masyarakat Islam. Keterlibatan Perguruan Tinggi dan media massa menjadi kunci utama akselerasi ekonomi keumatan.

Nur Ahmad menegaskan bahwa fungsi ulama berpusat pada tiga pilar utama, yaitu tilawah, ta’lim (mencerdaskan), dan tazkia (menyucikan jiwa). “MUI dan pemerintah di manapun berada adalah mitra yang terus berjalan bersama untuk membangkitkan umat,” puji Prof. Dr. KH. Nur Ahmad, MA.

Dengan demikian, pengukuhan ini memancarkan optimisme baru bagi pembangunan karakter dan keadilan di Jawa Tengah. Pengabdian para tokoh agama siap membawa jaminan harmoni demi kejayaan bangsa.