Ada sumpah yang diucapkan sekali, tetapi umurnya lebih panjang daripada mereka yang mengucapkannya. Pada 28 Oktober 1928, sejumlah anak muda menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Mereka mungkin tak tahu bahwa kata-kata itu kelak dihafalkan berjuta-juta murid, dibacakan di lapangan sekolah, dan sesekali kehilangan daya guncangnya di tengah upacara yang khidmat.

Sejarah memang punya cara yang ganjil untuk merawat ingatan. Ia mengabadikan sebuah peristiwa, lalu menyerahkannya kepada generasi berikutnya untuk diperingati. Tetapi peringatan tidak selalu berarti pemahaman. Sesuatu bisa dirayakan setiap tahun, sementara maknanya perlahan menjauh dari kehidupan sehari-hari.

Sumpah Pemuda adalah salah satunya. Ia menjadi tonggak monumental dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Namun, tinta emas sejarah bukan semata-mata perkara keindahan masa lalu. Ia juga menyimpan pertanyaan yang belum selesai: apakah bangsa yang lahir dari sebuah sumpah masih sanggup menjaga apa yang dahulu disumpahkannya?

Pada 1928, Indonesia belum menjadi negara merdeka. Ia lebih menyerupai kemungkinan yang sedang diperjuangkan. Pulau-pulau dipisahkan laut, masyarakat dibedakan bahasa dan adat, sementara kekuasaan kolonial mengatur kehidupan dari kejauhan.

Di tengah keadaan itu, kaum muda membayangkan sesuatu yang belum sepenuhnya hadir: sebuah bangsa yang dapat disebut bersama, meskipun penghuninya tidak hidup dengan cara yang sama.

Persatuan, dalam pengertian itu, bukanlah keseragaman. Orang Jawa tidak harus berhenti menjadi Jawa. Orang Minangkabau tidak perlu meninggalkan adatnya. Dan bahasa daerah tidak mesti kehilangan tempat agar bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa persatuan. Bangsa dibentuk bukan dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan menemukan alasan untuk hidup bersama di tengah perbedaan.

Muhammadiyah memahami pentingnya pekerjaan panjang semacam ini. Sejak berdiri, gerakan pembaruan tersebut berusaha menghubungkan agama dengan pendidikan, pengetahuan, dan kemajuan masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar berakhirnya kekuasaan asing, melainkan terbukanya jalan bagi manusia untuk memperbaiki kehidupannya sendiri.

Di sini, sejarah pergerakan nasional dan perjalanan Muhammadiyah bertemu dalam satu gagasan: bangsa bukan sekadar wilayah yang diwariskan, melainkan pekerjaan yang harus diteruskan.

Namun, pekerjaan itu tidak pernah selesai dengan sendirinya. Bagi generasi 1928, persoalannya ialah bagaimana membayangkan Indonesia. Bagi generasi sesudah proklamasi, persoalannya adalah bagaimana mempertahankannya.

Bagi anak muda hari ini, tantangannya mungkin lebih rumit: bagaimana merawat persatuan ketika perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan, dan ketika politik menjadikan identitas sebagai alat perebutan kekuasaan.

Persatuan mudah diucapkan di atas podium, tetapi sulit dipraktikkan ketika kepentingan meminta kita membenci mereka yang berbeda pilihan. Kita menyerukan persaudaraan, tetapi kadang-kadang hanya kepada orang yang sepakat dengan kita. Kita menyebut Indonesia sebagai rumah bersama, tetapi sesekali bertindak seolah-olah kitalah satu-satunya pemilik rumah itu.

Karena itu, Sumpah Pemuda perlu dibaca kembali, bukan hanya sebagai dokumen sejarah, melainkan sebagai ukuran moral untuk menilai kehidupan hari ini.

Bagi Muhammadiyah, tanggung jawab tersebut harus menjelma menjadi tindakan. Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Hizbul Wathan merupakan ruang bagi generasi muda untuk menghubungkan cita-cita dengan kenyataan. Semangat kebangsaan tidak cukup tumbuh sebagai kebanggaan terhadap simbol. Ia harus menjadi kesediaan untuk bekerja, mengabdi, dan menjawab persoalan masyarakat.

Islam Berkemajuan, dalam konteks ini, tidak cukup menjadi semboyan yang terdengar optimistis. Kemajuan harus tampak dalam pendidikan yang membuka kesempatan, ilmu pengetahuan yang membebaskan manusia dari kebodohan, pelayanan sosial yang menjangkau mereka yang terpinggirkan, serta keberanian memperjuangkan keadilan ketika keadilan tidak menguntungkan orang-orang berkuasa.

Generasi muda memang tidak dapat diminta menyelesaikan seluruh persoalan bangsa seorang diri. Namun, mereka juga tidak boleh menerima masa depan sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh generasi sebelumnya. Mereka berhak mempertanyakan arah perjalanan bangsa, menguji kebijakan, dan menolak anggapan bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung lama pasti benar.

Di sinilah keberanian menjadi penting. Bukan keberanian yang gaduh, melainkan keberanian untuk berpikir mandiri, mengakui kekeliruan kelompok sendiri, dan mengatakan tidak ketika kesetiaan kepada organisasi bertentangan dengan kepentingan publik.

Organisasi yang sehat semestinya tidak takut kepada kader yang kritis. Ia justru perlu khawatir apabila semua orang di dalamnya hanya pandai mengangguk. Kepatuhan tanpa penalaran mungkin melahirkan ketertiban, tetapi belum tentu menghasilkan kemajuan. Bangsa membutuhkan anak muda yang sanggup bekerja bersama tanpa menyerahkan seluruh daya pikirnya kepada mereka yang memimpin.

Sumpah Pemuda juga menyimpan pelajaran tentang siapa yang kita tempatkan dalam cerita kebangsaan. Pada Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia Pertama berlangsung di Yogyakarta. Peristiwa itu menjadi bagian penting dari sejarah gerakan perempuan Indonesia dan berkaitan dengan penetapan Hari Ibu pada 22 Desember.

Kaitan tersebut patut direnungkan. Sebuah bangsa tidak dibentuk hanya oleh suara yang paling terdengar. Ada keberanian yang tidak selalu dicatat dengan huruf besar. Ada kerja yang berlangsung di ruang lain. Dan ada perempuan yang memperjuangkan pendidikan, martabat, serta hak untuk turut menentukan masa depan masyarakatnya.

Persatuan kehilangan makna apabila hanya mengundang sebagian orang untuk berbicara. Merawat semangat Sumpah Pemuda berarti memperluas ruang partisipasi dan memastikan bahwa perempuan serta kelompok yang kerap tersisih memperoleh kesempatan setara untuk berkontribusi.

Hari ini, kita sering menyebut Indonesia Emas sebagai tujuan bersama. Nama itu menjanjikan kemakmuran, kemajuan, dan masa depan yang lebih baik.

Namun, emas tidak dengan sendirinya menjadi ukuran kemuliaan. Sebuah bangsa dapat tumbuh secara ekonomi dan menguasai teknologi, tetapi tetap membiarkan ketidakadilan menganga di bawah permukaannya.

Apa arti kemajuan jika pendidikan bermutu hanya mudah dijangkau mereka yang mampu membayar? Apa arti pertumbuhan jika sebagian masyarakat terus hidup di pinggir kesempatan? Dan apapula arti persatuan jika suara kritis dianggap gangguan, sementara kekuasaan semakin jarang diminta menjelaskan dirinya?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda pesimisme. Justru sebaliknya, itulah bentuk kesetiaan yang lebih dewasa kepada cita-cita kebangsaan. Mencintai Indonesia tidak selalu berarti memuji segala sesuatu yang dilakukannya. Kadang-kadang, cinta menuntut kita menunjukkan bagian yang terluka agar luka itu tidak dibiarkan menjadi kebiasaan.

Barangkali, inilah makna Sumpah Pemuda yang paling perlu diwariskan: mencintai bangsa bukanlah tindakan yang selesai setelah sebuah ikrar diucapkan. Ia adalah kesediaan untuk terus menguji diri, memperbaiki kehidupan bersama, dan menjaga agar kemerdekaan tidak berubah menjadi milik segelintir orang.

Sumpah itu bukan hanya milik mereka yang mengucapkannya pada 1928. Ia juga milik pelajar yang memperjuangkan pendidikan bermutu, mahasiswa yang mempertanyakan kebijakan publik, kader organisasi yang bekerja di tengah masyarakat, dan setiap warga yang menolak menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar.

Ukuran keberhasilan Sumpah Pemuda bukanlah seberapa lantang kita mengulanginya setiap Oktober. Ukurannya terletak pada apa yang kita lakukan ketika upacara usai, bendera diturunkan, mikrofon dimatikan, dan tepuk tangan berhenti terdengar.

Di luar semua itu, Indonesia menunggu untuk dikerjakan.

Dan sumpah, jika memang sungguh-sungguh sebuah sumpah, tidak akan pernah selesai hanya karena pernah diucapkan.