Ada sesuatu yang menarik dari sebuah muktamar. Ia selalu berbicara tentang masa depan, tetapi berlangsung di antara orang-orang yang membawa masa lalu.
Di Jombang, akhir Agustus 2026, Nahdlatul Ulama berkumpul. Muktamar ke-35 NU berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas. Ribuan orang datang dengan peci, sarung, jilbab, bendera, kendaraan, koper, dan harapan. Sebuah organisasi besar sedang memilih siapa yang akan memikul amanahnya untuk lima tahun mendatang.
Hasilnya sudah diketahui. KH Miftachul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU. Untuk Ketua Umum Tanfidziyah, nama KH Abdul Hakim Mahfudz—Gus Kikin—muncul sebagai pilihan untuk masa khidmat 2026–2031. Miftachul Akhyar ditetapkan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sementara Gus Kikin sebelumnya memperoleh suara terbanyak dalam tahap penjaringan calon Ketua Umum, sebelum akhirnya ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku dalam muktamar.
Begitulah organisasi bekerja. Ia membutuhkan nama, jabatan, suara, forum, tata tertib. Tetapi sebuah organisasi keagamaan, terutama organisasi sebesar NU, tidak hanya diuji oleh siapa yang duduk di kursi pimpinan. Ia diuji oleh apa yang dilakukan kursi itu terhadap manusia yang berada di luar ruang sidang.
Sebab kursi adalah benda. Amanah bukan.
Dan di sinilah ada sebuah adegan kecil di Jombang yang barangkali lebih penting daripada hiruk-pikuk perebutan suara: Muhammadiyah membantu Muktamar NU Jombang.
Kita bisa saja menganggapnya sebagai berita sampingan. Sebuah posko. Makanan gratis. Pelayanan kesehatan. Ambulans. Orang-orang yang membantu mengatur keadaan. Tidak ada pidato besar di sana. Tidak ada deklarasi politik. Tidak ada perebutan panggung.
Tetapi mungkin justru karena itu ia penting.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang membentuk panitia khusus untuk ikut menyukseskan Muktamar ke-35 NU. Posko pelayanan disiapkan di sejumlah titik. Salah satunya berada sekitar 500 meter dari lokasi muktamar dan disiapkan melalui sinergi dengan MWC NU Tembelang.
Muhammadiyah menyediakan 10 ribu porsi bakso dan 10 ribu butir telur, makanan ringan, minuman, serta layanan kesehatan gratis yang didukung tiga rumah sakit Muhammadiyah di Jombang. Kokam dan Tapak Suci juga disiapkan untuk membantu keamanan dan kelancaran kegiatan.
Ada sesuatu yang nyaris puitis dalam angka-angka itu.
Sepuluh ribu mangkuk bakso bukan teori ukhuwah. Ia adalah ukhuwah yang bisa dimakan. Sepuluh ribu telur bukan wacana toleransi. Ia adalah toleransi yang direbus, dibagikan, lalu mungkin dimakan oleh seseorang yang datang dari jauh.
Dan layanan kesehatan bukan slogan tentang kemanusiaan. Ia adalah tangan yang memeriksa tekanan darah, ambulans yang bersiap, tenaga medis yang berjaga ketika tubuh seorang peserta muktamar mungkin lebih membutuhkan pertolongan daripada sebuah pidato.
Ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengunjungi posko itu, ia menyebut pelayanan tersebut sebagai cara untuk merajut silaturahmi dan mendukung kesuksesan muktamar saudara mereka di NU. Ia juga berharap Muktamar ke-35 melahirkan keputusan yang membawa maslahat bagi NU, umat, bangsa, bahkan dunia.
Kata “saudara” di sini barangkali lebih penting daripada yang kita sadari.
Sebab selama puluhan tahun, NU dan Muhammadiyah kerap ditempatkan dalam sebuah cerita tentang perbedaan. Yang satu dianggap tradisional, yang lain modernis. Yang satu dekat dengan pesantren, yang lain dengan sekolah dan perguruan tinggi. Yang satu sering diasosiasikan dengan kultur tahlil dan ziarah, yang lain dengan purifikasi dan pembaruan.
Perbedaan itu nyata. Tetapi manusia sering melakukan sesuatu yang aneh: kita menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk lupa bahwa ada persamaan yang jauh lebih besar.
Keduanya lahir dari kegelisahan yang hampir sama: bagaimana umat Islam hidup dengan martabat di tengah perubahan zaman. Keduanya membangun sekolah, rumah sakit, lembaga sosial, kader, dan jaringan kemasyarakatan. Keduanya, dengan caranya sendiri, telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia.
Dan Indonesia mungkin justru bertahan karena perbedaan semacam itu tidak selalu harus dihapus.
Sebuah bangsa tidak perlu menjadi seragam untuk menjadi bersatu.
Barangkali seperti itu pula hubungan NU dan Muhammadiyah. Mereka tidak perlu menjadi sama. Mereka bahkan tidak perlu berhenti berdebat. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengetahui kapan perbedaan harus dibicarakan dan kapan kemanusiaan harus didahulukan.
Di Jombang, pilihan itu tampak sederhana.
Ketika puluhan ribu orang datang ke sebuah muktamar, orang yang haus perlu minum. Orang yang lapar perlu makan. Orang yang sakit perlu ditolong. Jalan perlu dijaga. Kendaraan perlu diarahkan. Dan pada saat-saat seperti itu, identitas organisasi menjadi sesuatu yang sekunder.
Orang Muhammadiyah dapat membantu orang NU tanpa harus menjadi NU. Dan orang NU dapat menerima bantuan itu tanpa harus menjadi Muhammadiyah.
Mungkin inilah bentuk toleransi yang paling sehat: bukan toleransi yang meminta kita menghapus perbedaan, melainkan toleransi yang membuat perbedaan tidak menghalangi kita berbuat baik.
Ada ironi kecil di sini. Kita sering berbicara tentang persatuan dengan bahasa yang sangat tinggi. Kita mengadakan seminar, membuat spanduk, menulis pidato. Kita mengatakan bahwa bangsa ini membutuhkan persaudaraan.
Tetapi kadang persaudaraan tidak membutuhkan kalimat yang panjang. Ia membutuhkan ambulans. Ia membutuhkan posko. Ia membutuhkan orang yang mau berdiri di pinggir jalan ketika panas. Ia membutuhkan semangkuk bakso.
Dan mungkin, setelah semua itu, barulah kita memahami bahwa politik kebangsaan yang paling dasar bukanlah soal siapa memenangkan forum, tetapi siapa yang bersedia hadir ketika orang lain membutuhkan.
Karena itu, terpilihnya Miftachul Akhyar dan Gus Kikin seharusnya dibaca bukan sekadar sebagai pergantian kepemimpinan organisasi. Ada amanah yang lebih luas di belakangnya. PBNU lima tahun ke depan akan berhadapan dengan Indonesia yang berubah cepat: teknologi yang mengubah cara manusia bekerja, ketimpangan yang belum selesai, politik identitas yang mudah menyala, problem lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan generasi muda yang tidak selalu mengenal dunia sebagaimana generasi sebelumnya.
Dalam keadaan seperti itu, organisasi keagamaan tidak cukup hanya menjadi penjaga ingatan. Ia harus menjadi penjaga masa depan.
Miftachul Akhyar, dengan posisi Rais Aam PBNU, membawa otoritas keulamaan. Gus Kikin, sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, membawa mandat pengelolaan organisasi. Tetapi di antara keduanya terdapat ruang yang jauh lebih besar: bagaimana NU menerjemahkan khazanah keislamannya menjadi tindakan sosial yang relevan bagi masyarakat.
Dan mungkin di titik itu Muhammadiyah dapat menjadi kawan dialog yang penting. Bukan karena Muhammadiyah lebih baik. Bukan pula karena NU harus meniru Muhammadiyah. Justru karena keduanya memiliki pengalaman yang berbeda.
Sebuah bangsa membutuhkan banyak cara untuk mencapai kebaikan.
Rumah sakit Muhammadiyah dapat merawat tubuh. Pesantren NU dapat merawat tradisi keilmuan dan spiritualitas. Universitas dapat merawat pengetahuan. Masjid dapat merawat kebersamaan. Organisasi masyarakat dapat merawat solidaritas.
Semua itu tidak harus berada di bawah satu nama. Bukankah Indonesia sendiri adalah nama bagi begitu banyak perbedaan yang memilih hidup bersama?
Maka adegan Muhammadiyah membantu Muktamar NU Jombang layak dilihat sebagai lebih dari sekadar pelayanan teknis. Ia adalah simbol kecil tentang Indonesia yang mungkin kita inginkan: Indonesia di mana dua kelompok besar tidak sibuk menghitung jarak di antara mereka, melainkan mengukur apa yang bisa dikerjakan bersama.
Perhelatan muktamar akan selesai. Bendera diturunkan. Kursi-kursi dikembalikan. Posko dibongkar. Para peserta pulang ke daerah masing-masing. Jalan Jombang kembali seperti biasa.
Yang tertinggal adalah keputusan. Dan yang lebih penting: teladan.
Jika Muktamar ke-35 NU ingin meninggalkan sesuatu bagi Indonesia, barangkali bukan hanya nama Miftachul Akhyar dan Gus Kikin yang perlu diingat. Bukan hanya hasil AHWA. Bukan hanya angka suara dalam penjaringan.
Ingat pula orang-orang Muhammadiyah yang berdiri di sekitar arena muktamar. Sebab ada kalanya sejarah tidak ditulis oleh mereka yang berada di tengah panggung.
Ia ditulis oleh mereka yang berada di pinggir, menyediakan air minum, menghidangkan makanan, menjaga jalan, menyiapkan ambulans, dan memastikan orang lain dapat pulang dengan selamat.
Di sana, di pinggir sebuah muktamar, dua organisasi besar Indonesia bertemu tanpa harus kehilangan nama masing-masing.
NU tetap NU. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Dan Indonesia, untuk sesaat, terasa lebih utuh karena keduanya memilih menjadi saudara
