Kawal Program MBG, LHKP Muhammadiyah Jateng Desak Pengelolaan Berkeadilan
SEMARANG, muhammadiyahsemarangkota.org – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tancap gas mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini terwujud dalam Pelatihan Ideologi dan Kepemimpinan Regional II (PIGREK II) di Hotel Gracia, Semarang, Sabtu (10/10/2026).
PIGREK II mempertemukan 33 perwakilan LHKP se-Jawa Tengah dengan para pemangku kebijakan nasional dan daerah. Sebab, pengelolaan program pemenuhan gizi masyarakat membutuhkan akuntabilitas tinggi serta tata kelola yang transparan dan tepat sasaran.
Agenda strategis ini menghadirkan Ketua Kornas Program Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM) sekaligus Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Dr. H. Muhammad Haris, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, serta Asisten Pemkesra Setda Jateng Iwanuddin Iskandar.
MBG Tak Boleh Sekadar Urusan Makanan
LHKP Muhammadiyah Jateng menegaskan bahwa program pemenuhan gizi nasional tidak boleh berhenti pada seremoni pembagian makanan. Sebab, kualitas pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan program tersebut.
Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., membuka langsung perhelatan akbar ini. Bahkan, Zakiyuddin menegaskan pentingnya peran kader dalam merumuskan solusi nyata bagi persoalan kebangsaan.
“Kader Muhammadiyah tidak cukup hanya memiliki semangat berorganisasi. Mereka harus mempunyai ketajaman membaca persoalan masyarakat, keberanian menyampaikan kritik konstruktif, serta kemampuan merumuskan langkah nyata,” ujar Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawy di Semarang, Sabtu (10/10/2026).
Konsolidasi LHKP Se-Jawa Tengah Pacu Pengawasan Publik
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama LHKP Pimpinan Pusat hingga LHKP PDM se-Jawa Tengah. Hasilnya, seluruh tingkatan pimpinan sepakat memperkuat jaringan kader demi mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Dr. Drs. H. Jayusman Arief, M.M., bersama pengurus daerah mendorong pengawasan ketat di lapangan. Oleh karena itu, tindak lanjut kegiatan ini akan menyasar langsung kualitas tata kelola MBG di daerah.
Sinergi antara tokoh nasional Muhammadiyah, parlemen, Ombudsman, dan pemerintah daerah ini menjadi kekuatan baru. Dengan demikian, LHKP Muhammadiyah Jawa Tengah optimis mampu mengawal program MBG agar benar-benar berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat luas.