YOGYAKARTA, muhammadiyahsemarangkota.org – Menanggapi darurat kekerasan seksual, ‘Aisyiyah kini mengintegrasikan pemahaman HKSR anak ke dalam ekosistem perlindungan anak di lingkungan sekolah. Upaya ini mencakup pelatihan bagi ribuan guru agar mampu memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai usia. 

Dilansir dari muhammadiyah.or.id artikel berita berjudul “Aisyiyah Bangun Ekosistem Perlindungan Anak Lewat Pendidikan Kespro” pada Senin (11/05/26), Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah bersama Program Inklusi memulai langkah ini pada Jumat (08/05/26). Mereka menggelar Workshop Penyusunan Modul Kesehatan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR anak) secara hybrid.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pakar mulai dari ahli kesehatan, psikolog, hingga praktisi pendidikan. 

Urgensi Edukasi Sejak Dini

Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menegaskan bahwa sekolah harus memulai edukasi ini sejak jenjang kurikulum PAUD. Menurutnya, tingginya angka kasus kekerasan seksual anak saat ini menjadi alasan mendesak untuk menghadirkan panduan edukasi yang sistematis. 

Oleh karena itu, ‘Aisyiyah berkomitmen agar modul ini tidak hanya tersimpan sebagai dokumen semata. Tri Hastuti menyatakan, “Harapannya panduan ini akan menjadi modeling, di mana kita akan melakukan pelatihan pada guru-guru agar memiliki kompetensi edukasi HKSR, baik masuk dalam kurikulum maupun terintegrasi dalam pembelajaran”. 

Kekuatan Jaringan Pendidikan ‘Aisyiyah

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa organisasi memiliki kekuatan jaringan yang sangat besar untuk menyukseskan gerakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak. Ia mengungkapkan, “Ini langkah awal yang sangat bagus. Kita punya kekuatan sekitar 20 ribu PAUD, kemudian SD, dan SMP. Modeling ini bisa kita lakukan di sekolah Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah”. 

Sementara itu, Ketua Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah, Warsiti, menyebut bahwa inisiatif ini merupakan ikhtiar membangun ekosistem perlindungan anak yang utuh. Ia mengingatkan pentingnya memulai edukasi sejak dini agar tidak ada siklus perkembangan yang terlewati. Warsiti menjelaskan, “Kesehatan reproduksi sering kali baru diberikan pada remaja, padahal terdapat siklus perkembangan anak yang terlewat jika pendidikan tidak dimulai sejak usia dini”. 

Selain faktor usia, Warsiti juga menyoroti tantangan besar bagi orang tua dan guru di era digital. Beliau menekankan, “Bagaimana kita memberikan informasi yang aman, benar, dan sesuai tahap perkembangan anak menjadi pekerjaan besar kita bersama”. 

Dukungan Regulasi Pemerintah

Inisiatif ini pun mendapat sambutan hangat dari Ketua Tim Kerja Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sheilla Virarisca. Beliau menyatakan kesiapan pemerintah untuk terlibat aktif dalam menyempurnakan modul tersebut. 

Apalagi, pemerintah saat ini telah memiliki regulasi pendukung melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Sheilla memaparkan, “Program kespro dilakukan melalui pendekatan siklus hidup mulai dari usia dini hingga lansia, karena setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan dan intervensi yang berbeda”. 

Pendekatan siklus hidup ini menjadi fondasi utama dalam setiap intervensi program kesehatan pemerintah. Melalui sinergi ini, semua pihak berharap mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih tangguh bagi generasi mendatang.