TEMBALANG, muhammadiyahsemarangkota.org – Kehancuran tata kelola politik dan krisis integritas pemimpin daerah diprediksi akan jauh lebih parah jika tanpa peran NU dan Muhammadiyah sebagai benteng pertahanan di Tanah Air. Skenario kelam ini mencuat tajam dalam forum khusus yang membongkar ancaman nyata bagi masa depan Indonesia menuju 2045.

Peringatan keras tersebut mengemuka dalam siniar Kongkow Pesantren Kebangsaan (KPK Podcast) di Semarang, Jumat (31/7/2026) malam. Para tokoh agama sekaligus akademisi membedah tuntas tema provokatif mengenai nasib negara jika dua ormas terbesar ini hilang dari panggung sejarah.

Mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah (2000-2013), Dr. KH. Muhammad Adnan, secara lugas membongkar realitas pahit demokrasi saat ini. Ia menyoroti fenomena banyaknya kepala daerah yang berakhir mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan.

“Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian besar, terutama dalam aspek integritas kepemimpinan,” ujar KH Adnan saat berbicara di Pesantren Mahasiswa Kebangsaan, Jalan Mulawarman Timur, Tembalang.

Fakta penangkapan para kepala daerah tersebut menunjukkan tata kelola politik masih menyimpan persoalan serius. Sistem politik yang sehat dan berintegritas wajib segera dibangun guna mencegah manipulasi kekuasaan.

Ancaman Biaya Politik Ugal-ugalan

Senada dengan analisis tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang, Dr. H. AM Jumai, mengurai akar masalah dari krisis kepemimpinan. Ia menilai mahalnya ongkos kontestasi pemilihan kepala daerah memicu konflik kepentingan yang langsung merugikan rakyat.

Praktik kotor seperti jual beli jabatan, pengaturan proyek, hingga penyalahgunaan anggaran daerah menjadi penyakit kronis demokrasi. Tindakan ini jelas mengkhianati prinsip negara hukum dan mencederai nilai-nilai suci Pancasila.

“Kemerdekaan Indonesia harus diwujudkan sebagai kemerdekaan dari tekanan kepentingan sempit maupun beban politik yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” ujar AM Jumai menegaskan.

Menghadapi ancaman sistemik tersebut, tidak ada kekuatan lain yang mampu menggantikan peran NU dan Muhammadiyah. Kedua ormas ini terus hadir sebagai mitra kritis yang berani menegur, sekaligus mitra konstruktif penopang program negara.

Benteng Terakhir Menuju Indonesia Emas 2045

Kedua tokoh sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus mengembalikan komitmen kebangsaan pada landasan spiritual dan historisnya. KH Adnan yang juga merupakan dosen FISIP Undip itu, menekankan pentingnya merawat Indonesia sebagai Darussalam atau negeri yang damai dan rukun.

Sementara itu, AM Jumai memperkuat pandangan tersebut dengan konsep Muhammadiyah tentang Darul ‘Ahdi wa Syahadah. Konsep ini menegaskan Indonesia sebagai negara konsensus nasional, sehingga seluruh warga negara wajib memeliharanya demi mewujudkan keadilan sosial.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, kedua narasumber menilai pembangunan infrastruktur fisik megah sia-sia tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Generasi penerus bangsa mutlak harus menguasai teknologi global dengan tetap memegang teguh akhlakul karimah.

Kecanggihan teknologi cerdas buatan sekalipun tidak dapat menggantikan karakter, integritas, disiplin, dan etos kerja sebagai fondasi utama, terang dosen Fakultas Ekonomi Univeristas Muhammadiyah Semarang (Unimus) itu.

Pada akhirnya, negara harus segera memperkuat kemandirian nasional pada sektor krusial seperti pangan, energi, dan ekonomi guna menekan ketergantungan asing. Kolaborasi erat antara pemimpin berintegritas dan kekuatan masyarakat sipil, dengan bertumpu pada kokohnya peran NU dan Muhammadiyah, menjadi modal utama untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa: menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.