Istilah Islam ala Prabowo belakangan menjadi bahan pembicaraan publik, terutama setelah munculnya buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam.
Istilah tersebut menarik bukan semata-mata karena menyangkut seorang tokoh politik, tetapi karena membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: ketika seorang pemimpin menampilkan keberislamannya di ruang publik, apakah masyarakat sedang menyaksikan kebenaran Islam, atau justru sedang membangun pembenaran terhadap figur tertentu? Pertanyaan ini penting karena Islam bukan milik seorang tokoh, partai, kelompok, ataupun kekuasaan.
Islam adalah ajaran Allah yang ukuran kebenarannya berada pada Al-Qur’an dan sunah, bukan pada popularitas orang yang menyampaikannya. Kesesuaian antara ucapan seorang pemimpin dengan nilai Islam harus dibedakan dari klaim bahwa seluruh tindakan pemimpin tersebut otomatis Islami. Islam tidak mengajarkan personalization of truth, yaitu menjadikan seseorang sebagai ukuran kebenaran.
Al-Qur’an justru memberikan standar yang sangat tegas. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” Ayat tersebut mengajarkan bahwa ukuran ketakwaan bukanlah identitas, simbol, pakaian, pidato keagamaan, atau kedekatan seseorang dengan ulama, melainkan juga tercermin dalam keadilan. Bahkan, Al-Qur’an memperingatkan agar kebencian terhadap seseorang tidak membuat manusia kehilangan keadilan.
Dengan demikian, seorang muslim boleh menghormati Prabowo sebagai presiden, tetapi penghormatan tersebut tidak boleh berkembang menjadi pengkultusan. Sebaliknya, seseorang juga boleh berbeda pandangan dengan kebijakan pemerintah tanpa harus menganggap dirinya sedang memusuhi Islam. Kebenaran Islam harus tetap berada di atas kepentingan politik.
Menakar Kebenaran vs Pembenaran Politik
Di sinilah perbedaan antara pembenaran dan kebenaran menjadi penting. Pembenaran biasanya dimulai dari kesetiaan kepada figur, kemudian mencari dalil untuk mendukung figur tersebut. Kebenaran bekerja sebaliknya: seseorang terlebih dahulu menempatkan Al-Qur’an, sunah, akhlak, keadilan, dan kemaslahatan sebagai ukuran, lalu menilai apakah tindakan seorang tokoh sesuai atau tidak sesuai dengan ukuran tersebut.
Pembenaran berkata, “Karena dia tokoh yang saya dukung, maka tindakannya pasti benar.” Kebenaran berkata, “Saya mendukungnya selama kebijakan dan tindakannya berada dalam koridor kebenaran dan keadilan.”
Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi sangat menentukan kesehatan kehidupan beragama dan demokrasi. Islam bahkan mengajarkan mekanisme tabayun sebelum seseorang menerima berita atau penilaian.
Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 6: “Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu.”
Ayat ini sangat relevan dalam era media sosial ketika narasi tentang tokoh politik beredar begitu cepat. Ketika muncul klaim bahwa seorang pemimpin tertentu “paling Islami”, “paling dekat dengan ulama”, atau “paling sesuai dengan Islam”, seorang muslim tidak boleh langsung menerima atau menolaknya secara emosional. Ia perlu bertanya: apa faktanya, apa sumbernya, apa konteksnya, dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip Islam?
Keadilan sebagai Standar Kepemimpinan
Nabi Muhammad juga memberikan ukuran penting mengenai kepemimpinan. Dalam hadis sahih disebutkan: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa.
Seorang presiden bukan hanya dinilai dari seberapa sering ia menghadiri acara keagamaan, mengucapkan salam, berbicara tentang ulama, atau menggunakan istilah-istilah religius. Ia juga harus dinilai dari bagaimana kekuasaan tersebut digunakan: apakah menghadirkan keadilan, melindungi rakyat, memberantas kezaliman, menjaga amanah, dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat.
Islam membutuhkan ulama yang mampu mengingatkan penguasa, bukan sekadar memuji penguasa. Sejarah Islam menunjukkan bahwa keberanian mengatakan kebenaran kepada kekuasaan merupakan bagian penting dari tradisi intelektual dan moral Islam.
Karena itu, ketika seorang pemimpin melakukan kebijakan yang baik, masyarakat patut mengapresiasinya. Ketika kebijakannya keliru, masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk mengkritiknya secara adil. Kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti anti-Islam, sebagaimana dukungan terhadap pemerintah tidak otomatis berarti Islami.
Menguji Kekuasaan dengan Kebenaran
Kita juga perlu berhati-hati dengan istilah Islam ala Prabowo. Jika istilah tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana Prabowo memahami dan menjalankan nilai-nilai Islam secara personal, maka ia dapat menjadi objek kajian. Namun, jika istilah tersebut dipahami sebagai standar baru tentang bagaimana seorang muslim harus beragama, maka persoalannya menjadi berbeda.
Islam tidak mempunyai banyak versi berdasarkan nama penguasa. Tidak ada Islam ala Prabowo, “Islam ala Jokowi”, “Islam ala Megawati”, atau “Islam ala tokoh politik lainnya” sebagai sumber kebenaran. Yang ada adalah Islam yang harus terus dipahami berdasarkan wahyu, sunah, maqashid al-syariah, akhlak, keadilan, dan kemaslahatan. Berislam bukanlah aktivitas mencari dalil untuk membenarkan siapa yang kita sukai, tetapi keberanian untuk tunduk kepada kebenaran, sekalipun kebenaran itu tidak selalu menguntungkan kelompok kita.
Prabowo sebagai muslim dan sebagai presiden tentu dapat dinilai dari ucapan dan kebijakannya. Ia dapat diapresiasi ketika menghadirkan kemaslahatan dan dikritik ketika terdapat kebijakan yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan.
Begitu pula para pendukungnya, tidak perlu menjadikan Islam sebagai alat pembenaran politik. Sebab, Islam justru mengajarkan manusia agar adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai.
Dengan demikian, diskursus mengenai Islam ala Prabowo seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Prabowo tampak Islami, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih substantif: apakah kekuasaan digunakan secara amanah, apakah keadilan ditegakkan, apakah rakyat dilindungi, apakah kejujuran dijaga, dan apakah kebijakan negara membawa kemaslahatan?
Inilah wilayah tempat pembenaran diuji oleh kebenaran. Sebab, dalam perspektif Islam, seorang tokoh tidak menjadi benar karena ia berkuasa; justru kekuasaanlah yang harus terus-menerus diuji dengan kebenaran.
Dan sebagaimana pesan Nabi, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka, ukuran terakhir bukanlah siapa yang berbicara atas nama Islam, melainkan apakah yang dilakukan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Islam.
