Ada seorang haji dari Kauman, Surakarta, yang tak berhenti menulis dan berteriak: Haji Mohammad Misbach. Di sebuah kota yang dilingkari gamelan keraton, di antara priayi dan pedagang batik, ia tampil dengan wajah yang tak biasa. Di tubuhnya bersatu sorban dan kata-kata Karl Marx, syahadat, dan revolusi.
Ia bukan ulama dalam arti biasa, juga bukan politikus murni. Ia seorang pengacau dalam arti yang paling serius: pengacau terhadap tatanan yang mapan.
Di kota yang sama, Muhammadiyah sedang tumbuh. Didirikan Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912, tetapi cepat menyebar ke Surakarta, kota dengan denyut perdagangan yang kuat, kota yang penuh dengan geger sosial sejak Sarekat Islam berdiri di sana.
Muhammadiyah membawa semangat baru: Islam modern, Islam yang menggabungkan iman dengan pendidikan Barat, Islam yang bersih dari takhayul dan bid’ah. Ia tampil dengan kesungguhan moral dan etika, tetapi sekaligus dengan strategi lembut: membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Bukan mengacaukan jalan raya dengan demonstrasi.
Di titik itulah keduanya bertemu dan… berpisah.
Haji Misbach percaya: agama tanpa keberpihakan kepada wong cilik hanyalah kulit yang kosong. Di tangan kolonialisme Belanda, Islam hanya akan dijinakkan menjadi ritual yang jinak.
Baginya, syahadat harus bergaung di sawah, di pabrik, di pasar. Maka Islam harus bersekutu dengan sosialisme.
Ia menerbitkan pamflet, menulis di surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak, dan tanpa ragu membela gerakan kiri. Ia bahkan tak segan menyebut dirinya “Haji Merah.”
Di sisi lain, Muhammadiyah berjalan di jalan yang berbeda. Organisasi itu berhati-hati menjaga jarak dari politik yang konfrontatif. Ia lebih memilih menggarap amal: menyekolahkan anak-anak, memperkenalkan disiplin modern, mengajarkan tafsir Al-Quran yang rasional. Ia ingin mengubah umat dengan proses panjang, bukan dengan revolusi.
Bagi Misbach, pilihan itu adalah pengkhianatan. Baginya, Muhammadiyah terlalu dekat dengan kaum borjuis priayi, terlalu sibuk dengan amal sosial yang “aman”, sementara buruh dan tani tercekik oleh kapitalisme.
Islam Muhammadiyah, menurut Misbach, adalah Islam yang tak punya gigi. Ia menulis, ia menghasut, ia menyerang: Muhammadiyah hanya mendidik anak-anak orang kaya kota, bukan membela wong cilik.
Konflik itu bukan sekadar perbedaan strategi. Ia adalah pertarungan ideologi: apakah Islam harus menjadi kekuatan moral yang reformis, ataukah ia harus menjadi kekuatan revolusioner yang melawan ketidakadilan dengan segala cara.
Surakarta, awal 1920-an. Di kota itulah pertentangan itu menemukan medan sosialnya. Sarekat Islam pecah menjadi dua: yang “putih” di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, yang “merah” di bawah Semaun, Darsono, dan di Solo Haji Misbach. Sarekat Islam Merah itu terang-terangan mendekat ke komunisme.
Muhammadiyah, dengan wibawa organisasi yang sedang bertumbuh, tak ingin terseret. Di Kauman, basis awal Muhammadiyah, sebagian jemaah bahkan ikut-ikutan simpati pada Misbach.
Sebuah dilema lahir: jika Muhammadiyah terlalu dekat dengan Misbach, ia bisa dituduh sebagai bagian dari gerakan komunis. Jika terlalu jauh, ia akan dicap abai pada penderitaan kaum miskin.
Di titik itu, Muhammadiyah memilih garisnya sendiri: menegaskan identitas sebagai gerakan sosial-keagamaan, bukan politik revolusioner. Konflik dengan Misbach menjadi semacam pagar yang jelas: Muhammadiyah bukan Sarekat Islam Merah, bukan pula cabang Partai Komunis.
Tetapi sejarah, selalu penuh ironi. Misbach akhirnya ditangkap pemerintah kolonial, dibuang ke Manokwari, dan meninggal di tanah asing. Namanya perlahan tenggelam dari panggung besar sejarah, meskipun di kalangan tertentu ia dipuja sebagai “komunis yang bersyahadat.”
Muhammadiyah justru tumbuh makin besar. Dari Surakarta ia melebar ke seluruh Jawa, dari Jawa ke seluruh Indonesia. Ia menjadi organisasi Islam modern terbesar di negeri ini, dengan jaringan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan.
Konflik dengan Misbach, justru, memberi Muhammadiyah semacam legitimasi: ia bukan gerakan ekstrem, ia moderat, ia bisa diterima pemerintah kolonial (dan kemudian pemerintah republik) sebagai mitra sosial.
Namun, jika ditilik lebih dalam, konflik itu juga meninggalkan jejak lain: pertanyaan yang tak mudah disapu. Apakah agama cukup hanya dengan amal sosial? Apakah ia bisa menutup mata dari jurang ketidakadilan ekonomi yang tetap menganga? Apakah Islam bisa netral di hadapan kolonialisme, ataukah netralitas itu justru sebuah bentuk keberpihakan?
Sejarah adalah bunyi yang tersisa setelah pekikan reda. Dalam konflik Misbach dan Muhammadiyah, pekikan itu telah reda hampir seabad lalu. Tetapi bunyinya masih samar terdengar sampai hari ini.
Bunyinya terdengar setiap kali Muhammadiyah dipuji sebagai “organisasi modern” yang rapi, namun juga dikritik karena “kurang politis.” Bunyinya terdengar setiap kali ada perdebatan: apakah organisasi Islam harus ikut aktif dalam perjuangan politik, ataukah cukup berkhidmat di bidang sosial.
Haji Misbach mungkin kalah dalam sejarah. Tetapi pertanyaan yang ia ajukan tetap hidup. Ia seakan bertanya dari balik kuburnya di Manokwari: “Agama, mau kau bawa ke mana? Ke sekolah-sekolah dan rumah sakit saja? Atau juga ke sawah, ke pabrik, ke ladang, di mana orang kecil masih menunggu pembelaan?”
Muhammadiyah menjawab dengan jalannya sendiri. Ia tetap memilih reformasi kultural, bukan revolusi. Ia tetap menegakkan Islam modern yang moderat, bukan Islam merah. Dan mungkin justru karena itulah ia bisa bertahan.
Tetapi, sekali lagi, sejarah tak pernah berhenti pada jawaban. Ia selalu menyisakan gema.
Gema itu adalah suara samar dari Surakarta, awal abad ke-20, ketika seorang haji bersorban mengibarkan panji sosialisme sambil tetap melafalkan basmalah.
