Ada sebuah paradoks di awal abad ke-21 ini: manusia menciptakan mesin untuk meniru kecerdasannya, lalu perlahan merasa kecerdasannya sendiri tak lagi cukup tanpa mesin itu. Di layar-layar kecil yang kita genggam, algoritma bekerja diam-diam: memilihkan berita, menakar selera, menuntun keputusan, bahkan mengarahkan keyakinan. Kita menyebutnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence—AI) seolah ia hanya alat. Padahal, pelan-pelan ia menjelma lingkungan. Ia bukan lagi palu di tangan tukang, melainkan arsitek yang ikut merancang rumah tempat kita tinggal.
Di titik ini, pertanyaan menjadi lebih dari sekadar soal teknologi. Ia menjadi soal peradaban. Siapa yang memegang kemudi ketika arah hidup sosial, ekonomi, bahkan spiritual mulai dipengaruhi sistem yang tak memiliki nurani?
Dan di tengah pusaran itu, Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Kata “berkemajuan” itu kini diuji. Ia bukan lagi jargon sejarah, melainkan tantangan zaman yang bergerak lebih cepat daripada tafsir lama tentang kemajuan.
Benarkah Muhammadiyah masih terjebak pada respons normatif dan sektoral? Pertanyaan ini mungkin membuat kita tertegun.
Kita menyaksikan banyak seminar, rekomendasi, dan seruan moral, tetapi belum terlihat sebuah peta jalan (roadmap) besar yang menyatukan visi digital, etika, dan transformasi kelembagaan. Padahal, AI bukan sekadar perangkat tambahan. Ia adalah struktur baru. Seperti listrik pada abad lalu: yang tidak mengadopsinya akan tertinggal bukan setahun, melainkan satu generasi.
Muhammadiyah punya modal sejarah yang besar. Ia lahir sebagai koreksi atas kejumudan. Ia membangun sekolah ketika sebagian umat masih meragukan sekolah. Ia mendirikan rumah sakit ketika layanan kesehatan modern dianggap asing. Artinya, dalam DNA persyarikatan ini ada keberanian mendahului zaman.
Tetapi sejarah tidak otomatis menjamin masa depan. Setiap zaman meminta pembuktian baru melalui inovasi teknologi yang relevan.
Pendidikan adalah jantung Muhammadiyah. Jantung itu kini berdetak di ribuan sekolah dan ratusan perguruan tinggi. Namun di era kecerdasan buatan AI, kuantitas tak lagi cukup. Yang ditanya adalah kualitas transformasi digital.
Bagaimana kelas-kelas itu berinteraksi dengan dunia di mana murid bisa bertanya apa saja kepada mesin dalam hitungan detik? Bagaimana kurikulum dirancang ketika pengetahuan faktual tak lagi eksklusif milik guru? Bagaimana membentuk karakter kritis ketika jawaban instan begitu mudah diperoleh?
Di banyak ruang kelas, papan tulis masih memegang peran sentral. PowerPoint dianggap inovasi. Padahal, di luar sana, sistem pembelajaran adaptif (adaptive learning) sudah mampu membaca kelemahan tiap siswa dan menyesuaikan materi secara personal.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal fasilitas, melainkan soal visi. Jika Muhammadiyah dulu memimpin modernisasi pendidikan Islam, kini ia dihadapkan pada modernisasi yang lebih radikal: digitalisasi kecerdasan.
Hal serupa terjadi di bidang kesehatan. Rumah sakit Muhammadiyah tumbuh menjadi tulang punggung pelayanan medis nasional. Tetapi dunia medis hari ini bergerak ke arah radiologi cerdas, prediksi penyakit berbasis big data, robotika bedah, rekam medis terintegrasi, dan konsultasi virtual.
Apakah rumah sakit Muhammadiyah sekadar menjadi penyedia layanan, atau juga pelopor inovasi? Apakah dokter-dokter di dalamnya didukung oleh sistem cerdas, atau justru dibebani administrasi manual yang menggerus waktu empati mereka kepada pasien?
Pusat Riset AI Muhammadiyah
Namun, AI bukan hanya soal efisiensi. Ia juga membawa bayang-bayang etis: deepfake yang menipu, algoritma yang memihak, hingga kebocoran data pribadi. Di sini agama kembali dipanggil bukan sebagai ornamen, melainkan sebagai kompas.
Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai ruang ijtihad yang selama ini merespons problem kontemporer. Tetapi problem kali ini berbeda; ia lintas disiplin dan bergerak cepat. Fikih digital bukan lagi wacana futuristik, melainkan kebutuhan mendesak.
Apa arti keadilan algoritmik dalam perspektif Maqashid Syariah? Bagaimana hukum kepemilikan data pribadi? Apakah manipulasi realitas lewat deepfake termasuk kebohongan yang merusak maslahat publik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunggu jawaban yang bukan sekadar fatwa halal-haram, melainkan kerangka etis yang bisa membimbing umat dalam ruang digital yang cair.
Muhammadiyah perlu membangun pusat riset AI yang mempertemukan ilmu komputer, etika, teologi, dan humaniora. Di situlah AI bisa diletakkan sebagai alat, bukan tuan. Dakwah pun harus berubah wajah. Mimbar kini berdampingan dengan algoritma rekomendasi. Asisten virtual dakwah yang cerdas dan bernapaskan Islam Berkemajuan bukan lagi fantasi, melainkan peluang strategis.
Pada akhirnya, pertaruhan ini adalah soal peradaban. Pencerahan abad ini bukan lagi memerangi takhayul semata, tetapi menghadapi mistifikasi baru: mitos bahwa teknologi itu netral.
Setiap sistem adalah produk nilai. Peradaban AI akan tetap datang, dengan atau tanpa Muhammadiyah. Pertanyaannya: apakah Muhammadiyah hadir sebagai penonton, atau sebagai penentu arah?
KH Ahmad Dahlan dahulu merobohkan tembok tradisi untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Generasi hari ini diminta merobohkan tembok mental yang memisahkan agama dari inovasi digital. Karena kecerdasan buatan hanyalah secerdas data yang dikonsumsi, namun kebijaksanaan (hikmah) lahir dari nurani.
Muhammadiyah diuji untuk tetap menjadi suara etis di zaman mesin, karena peradaban cerdas tanpa keadaban hanyalah kilau logam tanpa jiwa.
Baca juiga;
Hukum Islam Kecerdasan Buatan (AI): Antara Efisiensi Data dan Kesakralan Fatwa
