SEMARANG, muhammadiyahsemarangkota.org- Isu kolonialisme modern di sektor agraria dan ancaman nyata krisis iklim terhadap ketahanan pangan nasional menjadi sorotan utama dalam sebuah diskusi publik kritis yang diselenggarakan menjelang Hari Tani Nasional. Tiga ahli agraria terkemuka sepakat bahwa perampasan tanah rakyat masih masif terjadi, didorong oleh korupsi dan oligarki, yang kini diperparah oleh perubahan iklim yang menghancurkan panen.

Diskusi bertajuk “Refleksi Agraria untuk Keadilan Sosial” ini merupakan inisiatif Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Semarang bidang Hukum, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP). Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pada Selasa (23/9/25), dimoderatori oleh Immawan Findra (Kabid HPKP PK IMM Asy-Syifa) dan diawali pengantar dari Immawan Satria (Kabid HPKP PK IMM Sayf Battar).

Forum ini menghadirkan tiga pemateri kredibel untuk membedah akar masalah agraria: Eko Cahyono (Pegiat dan Peneliti Sajogyo Institute), Didit Haryo Wicaksono (Aktivis Lingkungan AktivisA), dan Purwanto (Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah). Ketiganya menekankan perlunya pengembalian tanah rakyat dan penegakan keadilan sosial sebagai kunci menyelamatkan stabilitas pangan dan ekonomi bangsa.

Eko Cahyono, salah satu pemateri, menyebut Indonesia mengalami kolonialisasi lanjutan. “Dua musuh utama adalah korupsi dan oligarki,” katanya.

Kekayaan agraria seperti ladang padi dan kebun rempah belum terintegrasi ke ekonomi nasional. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mandek. Ia mengusulkan infrastruktur untuk hubungkan desa dan kota.

Namun, Cahyono mengingatkan pelajaran sejarah. Perusahaan VOC membangun jalan Anyer-Panarukan pada era kolonial untuk angkut rempah ke Batavia, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dampak Krisis Iklim

Pembicara lainnya, Didit Haryo Wicaksono fokus menyampaikan isu dampak krisis iklim. Perubahan iklim sudah terasa di pekarangan rumah petani. Hujan tak menentu sebabkan tanah retak dan panen gagal. “Negara seolah enggan sadar,” ujarnya.

Dampaknya meluas ke masyarakat umum. Harga beras dan sayur naik. Keluarga urban harus berhemat, tegas dia.

Karena itu, Wicaksono menuntut pemerintah merespon cepat. Petani tak boleh dibiarkan berjuang sendirian.

Sementara itu, Purwanto menghubungkan isu ini dengan Hari Tani Nasional. “Hari Tani lahir sebagai kritik pedas terhadap kolonialisme,” katanya. Ia berharap tanah rampasan kembali ke rakyat.

Indonesia sebagai negara agraris tak bisa lepas dari identitas petani. Ketimpangan kepemilikan tanah di mana segelintir orang kuasai lahan luas harus segera diatasi. “Kita semua adalah petani dalam arti luas,” tegasnya.

Diskusi ini berhasil membuka wawasan bahwa masalah agraria bukan hanya milik petani, melainkan urusan kolektif bangsa. Mengingat 30% penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian (data BPS 2024), perjuangan keadilan agraria menjadi agenda mendesak.

Bagi kader IMM dan warga Muhammadiyah, Hari Tani Nasional ditekankan bukan sekadar hari perayaan, tetapi panggilan kolektif untuk bertindak dan memastikan keadilan agraria tidak lagi menjadi mimpi kosong.