SEMARANG, muhammadiyahsemarangkota.org Di tengah derasnya arus politik yang penuh tarik-menarik kepentingan, ‘Aisyiyah sedang menyiapkan sebuah gerakan strategis yakni melahirkan pejabat publik perempuan yang berintegritas. Melalui Madrasah Politik Perempuan (MPP) yang digelar LPPA Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, para kader perempuan muda diajak memasuki ruang belajar yang mempersiapkan mereka untuk tampil percaya diri, mengambil peran, dan ikut menentukan arah masa depan negeri.

Digelar secara daring pada Jumat–Sabtu (5–6/12/2025), serial ini menjadi cara ‘Aisyiyah memastikan generasi milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan publik.

Aisyiyah Dorong Perempuan Masuk Arena Publik

Pada sesi pertama MPP menarik peserta dari berbagai tingkatan pimpinan di seluruh Indonesia.

Tujuannya jelas yakni membekali kader perempuan dengan kesadaran politik dan kemampuan untuk masuk ke lembaga negara mulai dari eksekutif hingga institusi independen.

Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan bahwa ruang publik adalah tempat keputusan strategis dibuat.

Ia menyampaikan, “Kelembagaan publik membutuhkan perempuan untuk mengoreksi bias struktural dan meningkatkan responsivitas layanan dengan perspektif GEDSI.”

Keterwakilan perempuan tidak berhenti pada angka, melainkan menjadi cara agar kebijakan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Politik yang Bersih, Beretika, dan Bermoral

Penguatan ideologis diberikan oleh Ketua LPPA PPA, Siti Syamsiyatun, yang menegaskan bahwa politik bagi ‘Aisyiyah bukan soal kekuasaan, melainkan amanah moral.

Ia menjelaskan prinsip Politik Adiluhung, politik yang menempatkan integritas, etika, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah bahwa NKRI adalah Darul Ahdi wa Syahadah ruang untuk membuktikan nilai Islam melalui kerja nyata.

Komisioner Komnas Perempuan 2020–2024, Prof. Alimatul Qibtiyah, mengajak kader untuk tidak hanya bicara politik, tetapi menjadi pelakunya. Ia meminta kader bergerak dengan konsep “Dakwah Melalui Kebijakan”, memastikan setiap kebijakan berpihak pada kelompok lemah.

Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus memiliki Transparansi, Akuntabilitas, Objektivitas, dan Sensitivitas Krisis kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang sering tak bersuara.

Baca Juga :

Langkah Kecil Berdampak Besar: 20 Ibu Aisyiyah di Semarang Jadi Pionir Program Ketahanan Pangan