SEMARANG SELATAN, muhammadiyahsemarangkota.org– Di suatu sore yang tenang, di sela-sela riuhnya pelatihan kepengurusan, Suparno, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang, duduk bersandar di kursi hijau. Senyumnya teduh, namun matanya memancarkan sebuah kegelisahan intelektual.

Pria yang juga dosen di Fakultas Psikologi Undip Semarang ini tidak sedang membicarakan isu politik nasional, melainkan tentang fondasi yang sering kali luput dari perhatian: Baitul Arqam.

IInilah medan pertempuran tak bersuara, tempat ideologi Muhammadiyah diuji dan dipertahankan. Bagi Suparno, Baitul Arqam (BA) adalah jauh lebih penting dari sekadar rutinitas pelatihan formal. Ia adalah ‘peradaban formal’ yang dirancang untuk satu tujuan fundamental: menciptakan kesefahaman.

Di tengah arus informasi yang tak terkendali, di mana paham agama maupun tata kelola organisasi sering menjadi multitafsir , program ini menjadi penawar untuk menghadirkan cara pandang yang paling tidak mendekati sama’. Tanpa kesepahaman, ia berujar, langkah gerak organisasi bisa retak.

Menakar Kualitas, Melampaui Administrasi

Selama ini, program Baitul Arqam difokuskan untuk pimpinan. Namun, cakupannya kini meluas hingga pegawai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti guru dan karyawan rumah sakit. BA menjadi semacam ‘vaksin’ wajib ideologi.

Materi yang disajikan pun tidak kaku. Ia tak hanya memuat materi wajib seperti paham Muhammadiyah dan Ideologi Muhammadiyah, tetapi juga materi lokal yang lentur. Ini bisa berupa manajemen kerja, kesehatan, atau isu-isu yang terkait langsung dengan bidang AUM tersebut.

Bahkan, di beberapa struktur, materi lokal kini menyentuh isu-isu kontemporer seperti masyarakat digitalisasi. Fleksibilitas ini, yang disesuaikan dengan usulan AUM penyelenggara, menegaskan bahwa BA berupaya menjadi relevan, tidak hanya sekadar formalitas.

Namun, di balik desain kurikulum yang sudah matang, Suparno mengakui adanya bayangan tantangan yang membayangi efektivitas program.

Lubang di Pasca-Pelatihan: Rencana Tindak Lanjut

“Kalau bicara efektivitas, mungkin masih perlu ditingkatkan,” aku Suparno jujur.

Seringkali, fokus terbesar hanyalah pada keberlangsungan kegiatan itu sendiri. Ibarat sebuah acara tablig akbar, euforia puncak terjadi saat kegiatan berlangsung. Setelah itu? Evaluasi tindak lanjutnya (RTL, Rencana Tindak Lanjut) sering terabaikan.

Rencana tindak lanjut inilah yang dianggapnya sebagai mata rantai terlemah. Padahal, di beberapa AUM besar seperti rumah sakit, pasca-BA sudah memiliki sistem pemantauan yang ketat. Karyawan yang telah mengikuti BA dipantau keaktifannya di pimpinan cabang Muhammadiyah.

Bahkan, keaktifan ini dapat menjadi bagian dari angka kredit atau indikator kinerja (KPI) pegawai, yang berpotensi memengaruhi kenaikan pangkat. Ini adalah “rapor” ideologi yang terintegrasi dengan performa profesional.

Namun, sistem pemantauan yang maksimal ini belum merata di semua AUM. “Di Jogja itu langsung, ikut kegiatan apa di-upload, ada range nilainya,” ungkapnya membandingkan. PDM Semarang masih berjuang untuk mencapai level integrasi yang sama.

Baitul Arqam adalah sarana pengkaderan inti. Ia adalah janji konsolidasi ideologi yang terus menerus. Tantangan sebenarnya, Suparno menyimpulkan, bukan pada pelaksanaan pelatihannya, melainkan pada komitmen kolektif untuk memastikan kader yang sudah “divaksin” ideologi ini tetap aktif dan terawat di medan juang masing-masing.

Maka, tantangan bagi Muhammadiyah hari ini bukanlah tentang merancang acara, melainkan tentang membangun sistem, sebuah sistem yang memastikan bahwa semangat kesefahaman yang menyala di ruang Baitul Arqam, tidak padam begitu peserta melangkah keluar dari pintu.