Saat seorang anggota MPI (Majelis Pustaka Informasi) meminta untuk menulis terkait Hari Pahlawan, seharian tidak terpikirkan ide untuk menulis apa. Sepertinya sekarang banyak orang sedang kurang berminat bicara tentang Hari Pahlawan, tetapi lebih berminat berbicara tentang apakah Soeharto layak menjadi pahlawan.
Tapi, karena ditagih lagi tulisan, dan sudah beberapa kali event dimintai tulisan oleh MPI tidak juga jadi, maka dengan memaksakan diri, akhirnya jadilah tulisan tentang pahlawan, meski kata istri isinya kurang Islami.
Hari Pahlawan ini yang sedang mengemuka adalah polemik tentang Gelar Pahlawan Soeharto. Sebenarnya jika mau jujur, beberapa tokoh yang diumumkan Presiden kali ini belum sepatutnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional, meski punya kualitas sebagai pahlawan dalam satu konteks.
Tahun lalu, saya sempat berdebat secara daring (online) tentang kepatutan gelar pahlawan nasional satu tokoh daerah dengan satu ahli yang turut mendukung proses pengusulannya, karena kurangnya dukungan bukti sejarah maupun pengakuan nyata di masyarakat.
Beberapa tahun ini saya amati, selalu ada tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional, tetapi sebenarnya masih sangat debatable kualifikasinya. Namun, karena sudah mengikuti prosedur administratif dan nonadministratif, didukung kepala daerah, dan diseminarkan pada beberapa kampus, maka tinggal proses politik yang berbicara. Apalagi sosok yang diusulkan tidak kontroversial, maka meski dengan ragu dan heran, masyarakat akan menerimanya.
Masalah Kelayakan
Dalam perjuangan nasional ada ribuan pejuang. Andai semua diberi gelar pahlawan nasional, maka begitu membludaknya jumlah pahlawan nasional yang teranugerahi. Para pejuang di BPUPKI jumlahnya ada 70-an orang, belum ditambah anggota PPKI yang tidak merangkap di BPUPKI sebelumnya.
Ada ratusan perwira dan komandan di TKR atau TNI, yang membawahi prajurit dan turut dalam revolusi fisik. Belum lagi para komandan milisi milik partai, seperti komandan Hizbullah milik Masyumi, komandan Tentara Pelajar, para pengajar yang punya pemikiran kritis terhadap Pemerintah Hindia Belanda, dan berbagai elemen perjuangan lain.
Sulit dibayangkan seandainya semua diberi gelar pahlawan nasional. Betapa sulitnya bagi para siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa untuk mengingat mereka. Paling banter, lingkaran komunitas pecintanya yang ingat dan memujanya. Akhirnya, pahlawan nasional seperti flagship bagi aneka ragam elemen masyarakat untuk diakui oleh negara, bukan simbol pemersatu atau teladan bagi anak sekolah yang beragam.
Kontroversi Gelar bagi Soeharto
Gelar kepahlawanan bagi Jenderal Soeharto menjadi salah satu objek polemik yang hangat. Beberapa minggu sebelum hingga pasca pengumuman nama Soeharto sebagai pahlawan nasional, pro dan kontra terjadi di media daring (online).
Apabila ditilik berdasarkan sumbangsih perjuangannya, Soeharto sebenarnya paling layak dianugerahi gelar pahlawan dari semua nama yang diumumkan. Ia memiliki kualifikasi lengkap: Pimpinan Militer Tertinggi dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Komandan Operasi Trikora Pembebasan Irian Jaya, dan Pengemban Supersemar pada tahun 1960-an. Belum lagi jasa dalam Palagan Ambarawa pada 15 Desember 1945.
Dalam pembangunan ia berjasa dalam menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara, menstabilkan negara, membangun infrastruktur secara luas, membangun birokrasi dan kantor pemerintahan, membangun pertanian, industri dirgantara, hingga masjid-masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. SD Inpres berdiri secara luas, Posyandu dan Poskamling dibentuk, Perpustakaan Keliling, Listrik Masuk Desa, hingga vaksin bagi warga yang menjangkau hingga desa-desa.
Ia membawa Indonesia aktif dalam penyelesaian konflik Mindanao Filipina, menjadi ketua Gerakan Non-Blok, dan aktif mengirim Kontingen Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pada masanya lahir Kompilasi Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Kerukunan antar Umat Beragama. Saat itu, sandang pangan murah, dan pekerjaan mudah didapat.
Sayang, catatan mentereng itu beriringan dengan sikap tangan besinya. PKI dibubarkan dan para anggota PKI ditumpas. Partai Politik era Demokrasi Liberal, seperti Masyumi dan PSI, beserta para pemimpinnya dihalangi untuk hidup dan tampil kembali. Partai-Partai Masa Demokrasi Terpimpin, seperti PNI dan NU, dikerdilkan.
Ketidakpuasan di daerah-daerah ditangani secara militer, suara kritik dibungkam, dan media massa dikontrol. Banyak penggusuran dilakukan secara paksa tanpa ganti rugi memadai. Semua itu membawa banyak kemarahan berbagai elemen pada Soeharto.
Tetapi, itulah kelebihan dan kekurangan Soeharto. Ia keras, tapi juga membangun. Ia berjasa, tetapi juga berbuat dosa. Ia independen sehingga tidak perlu politik dagang sapi, tetapi juga otoriter. Akhirnya masyarakat pun terbelah: ada yang pro karena melihat sisi baiknya, dan ada pula yang kontra karena mengingat kesalahannya.
Akhirnya, Peringatan Hari Pahlawan tahun ini benar-benar meriah, bukan karena refleksi Peristiwa 10 November 1945, tetapi karena polemik tentang kelayakan gelar pahlawan nasional.
Sekilas muncul ingatan masa sekolah dahulu, betapa mudah pahlawan nasional itu diingat. Mereka tampil sebagai simbol perjuangan dan mewakili kontribusi semua elemen masyarakat.
Sekarang, para pahlawan sebenarnya masih juga punya simbol pada perjuangan nasional. Tetapi ada pula yang sekadar untuk pengakuan saja.
Dalam konteks tersebut, gelar pahlawan nasional bagi Jenderal Soeharto menjadikan Hari Pahlawan ini semakin meriah, tetapi juga penuh amarah.
Baca juga:
