Warga Muhammadiyah tidak sedang mencampuri urusan NU, bukan pula hendak memprovokasi. Kita hanya membaca sebuah peristiwa dari luar pagar, mencari pelajaran agar Muktamar Muhammadiyah tidak mengalami hal serupa.. Sebab tahun depan Muhammadiyah akan bermuktamar.
Dan satu pesan harus jelas sejak sekarang. Muktamar Muhammadiyah harus murni milik warga Muhammadiyah. Tidak boleh ada titipan kekuasaan. Tidak boleh ada infiltrasi politik. Tidak boleh ada tangan-tangan kepentingan yang menyusup dari luar.
Saat ini Muktamar ke-35 NU di Jombang telah usai. Gus Kikin, KH Abdul Hakim Mahfudz, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 dengan 472 suara, mengungguli KH Zulfa Mustofa yang memperoleh 262 suara.
Di panggung mungkin semuanya tampak indah: salam, pelukan, senyum, dan doa. Tetapi di balik panggung, publik membaca sesuatu yang jauh lebih serius. Perubahan mekanisme pemilihan, konsentrasi kewenangan, hingga berembusnya istilah “Paket Istana” melahirkan pertanyaan tentang seberapa jauh politik kekuasaan ikut bermain dalam perhelatan keagamaan.
Benarkah ada intervensi? Tidak cukup bukti untuk mengatakannya sebagai fakta. Namun satu hal pasti, organisasi massa sebesar NU terlalu besar untuk tidak menarik perhatian kekuasaan.
Jaringan kiai, pesantren, santri, dan jamaahnya adalah kekuatan sosial yang luar biasa. Karena itu, siapa pun yang menguasai akses terhadap kekuatan tersebut tentu memiliki keuntungan politik yang besar.
Menjaga Independensi Organisasi
Di sinilah alarm harus berbunyi. Jangan sampai organisasi keagamaan yang seharusnya menjadi pengawas moral kekuasaan, justru berubah menjadi penjaga kenyamanan kekuasaan.
Dan pelajaran itu sangat berharga bagi Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah bukan tempat menjual independensi, bukan pula ruang untuk membagi-bagi pengaruh. Agenda besar ini jauh dari sekadar panggung untuk menentukan siapa yang paling dekat dengan penguasa, melainkan rumah kedaulatan warga organisasi.
Karena itu, menjelang Muktamar Muhammadiyah tahun depan, mari kita pasang pagar lebih tinggi.
Muhammadiyah harus tetap Muhammadiyah. Dipimpin kadernya sendiri. Dipilih warganya sendiri.
Digerakkan kepentingannya sendiri.
Ia berdiri tegak, tidak tunduk kepada istana, tidak takut kepada kekuasaan. Sebab ketika sebuah organisasi kehilangan independensinya, yang hilang bukan sekadar kebebasan memilih pemimpin. Yang hilang adalah harga dirinya.
