Hubungan historis antara PAN dan Muhammadiyah merupakan pilar penting dalam politik nasional pasca-reformasi. Secara sosiologis, Partai Amanat Nasional lahir dari rahim ijtihad kebangsaan warga persyarikatan. Momentum ini bermula melalui Sidang Tanwir tahun 1998 di Semarang. Saat itu, Muhammadiyah mendelegasikan Prof. Dr. Amien Rais, M.A. untuk merancang pendirian partai tersebut.
Masyarakat menyambut kelahiran partai ini dengan sangat luar biasa. Seluruh kekuatan struktural dan kultural Muhammadiyah bersatu padu memberikan dukungan penuh. Hasilnya, kolaborasi PAN dan Muhammadiyah sukses menempatkan kader-kader ideologis di DPR RI hingga DPRD seluruh Indonesia.
Dinamika Pasang Surut PAN dan Muhammadiyah
Namun, hubungan antara PAN dan Muhammadiyah mulai mengalami pasang surut seiring pergantian generasi kepemimpinan. Relasi yang semula erat secara ideologis perlahan menjadi kurang harmonis. Banyak kader merasa jarak dengan PAN semakin melebar. Hal ini terjadi karena pergeseran orientasi politik, konflik internal, hingga perbedaan gaya kepemimpinan.
Akibatnya, kekuatan politik warga persyarikatan pun terfragmentasi ke berbagai partai. Realitas saat ini menunjukkan bahwa basis massa Muhammadiyah tidak lagi monolitik ke PAN. Mengacu pada data survei Litbang Kompas dan LSI, suara mereka kini terbelah secara signifikan. Warga Muhammadiyah tersebar ke partai lain seperti Golkar, PKS, Gerindra, bahkan PDI Perjuangan.
Fenomena “Cinta Lama Bersemi Kembali”
Meskipun sempat merenggang, belakangan ini muncul tanda-tanda kedekatan emosional kembali. Banyak pihak menganalogikan fenomena ini sebagai “cinta lama yang bersemi kembali”. Di satu sisi, sebagian warga mulai melirik PAN sebagai rumah politik dengan akar historis yang kuat. Di sisi lain, PAN menyadari pentingnya merangkul kembali kader Muhammadiyah untuk memperkuat basis ideologis mereka.
Sinyal kedekatan ini terlihat semakin nyata. Pada pertengahan 2025 lalu misalanya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan secara terbuka mengajak generasi muda Muhammadiyah bersinergi membangun ekonomi berkeadilan. Kita bisa memandang ajakan ini sebagai upaya nyata untuk meregenerasi basis dukungan persyarikatan. Langkah tersebut bukan semata demi elektoral, melainkan juga untuk mengawal nilai dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam kebijakan publik.
Khittah dan Politik Kebangsaan
Sebagai organisasi, Muhammadiyah tetap menjaga prinsip untuk dekat secara proporsional dengan seluruh kekuatan politik. Muhammadiyah menegaskan jati dirinya sebagai gerakan dakwah dan tajdid, bukan partai politik. Kendati demikian, sejarah mencatat adanya ikatan emosional mendalam dengan PAN dan Muhammadiyah yang lahir dari rahim ijtihad organisasi sendiri.
Pada akhirnya, politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Ukuran keberhasilannya bukan pada jumlah kursi parlemen atau kepala daerah. Parameter utamanya adalah sejauh mana nilai Islam Berkemajuan dan keadilan sosial hadir dalam kebijakan negara.
Apakah PAN benar-benar akan kembali ke “pangkuan” Muhammadiyah? Jawabannya bergantung pada konsistensi PAN dalam merawat idealisme asalnya. Selain itu, kebijaksanaan Muhammadiyah dalam menjaga jarak kritis namun tetap konstruktif akan menentukan masa depan hubungan ini.
Baca juga:
