Semarang, muhammadiyahsemarangkota.org — Gelombang protes mahasiswa saat ini kembali memadati kawasan pusat pemerintahan Jawa Tengah dengan mengusung misi pembelaan terhadap hak-hak masyarakat kecil. Ratusan massa dari berbagai aliansi mahasiswa secara nyata langsung memadati area Jalan Pahlawan di depan Kantor Gubernur. Dalam barisan tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga tidak tinggal diam untuk ikut menyuarakan aspirasi terkait berbagai persoalan pelik di tanah air.

Langkah taktis berupa penyerahan petisi langsung di lapangan ini dimotori oleh Pimpinan Cabang PC IMM Kota Semarang pada Senin (16/6/2026) kemarin. Organisasi kepemudaan ini secara berani menginisiasi gerakan turun ke jalan demi menyampaikan desakan langsung kepada pemangku kebijakan. Aksi IMM Semarang tersebut lahir sebagai respon atas keresahan publik terhadap kebijakan yang dinilai semakin menyengsarakan kehidupan rakyat.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Semarang, Rahmat Riansyah, menegaskan bahwa gerakan ini mengusung misi ganda. Secara internal, turun ke jalan menjadi ruang pembuktian dari trilogi ikatan yaitu aspek humanitas untuk memupuk kepedulian kader terhadap kesusahan warga. Sedangkan secara eksternal, gerakan ini bertujuan membenahi keputusan keliru pemerintah melalui penyampaian Panca Tuntutan Rakyat (Pantura).

“Tujuan eksternal kami adalah membenahi kebijakan yang keliru sesuai hasil konsolidasi dan terciptanya Pantura. Segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan itu adalah musuh besar kita bersama yang patut dilawan,” ujar Rahmat Riansyah dengan tegas di tengah kerumunan massa aksi.

Bawa Lima Poin Desakan Pantura

Sinergi pergerakan di depan kompleks pemerintahan ini berjalan sangat dinamis sepanjang hari melalui orasi-orasi ilmiah yang tajam. Para aktivis mahasiswa melemparkan kritik pedas terhadap rentetan regulasi yang terbukti mencekik perekonomian masyarakat bawah. Penyelenggara aksi menilai bahwa fenomena kenaikan harga BBM, kasus perampasan tanah, hingga suburnya praktik KKN saat ini sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Rahmat Riansyah menyampaikan harapan besar agar para pejabat publik tidak menutup mata dan telinga terhadap jeritan kaum tertindas. Gerakan moral ini harus selalu berjalan di atas koridor nilai agama Islam yang lurus demi membawa kemaslahatan bagi semua orang. IMM Kota Semarang menuntut pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lima poin tuntutan Pantura demi menjamin kesejahteraan sosial.

Rangkaian demonstrasi ini juga menjadi sarana edukasi politik yang sangat efektif bagi seluruh peserta di lapangan. Melalui bentangan spanduk aspirasi, Aksi IMM Semarang secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat. Mahasiswa mendesak adanya transparansi penuh dalam tata kelola instansi negara agar uang rakyat tidak habis oleh tangan-tangan koruptor.

Kobarkan Semangat Amar Maruf Nahi Munkar

Pada sisi lain, momentum turun ke jalan ini menjadi ajang pembentukan karakter bagi setiap elemen ikatan mahasiswa. Pengurus cabang berharap agenda ini mampu menumbuhkan kesadaran batin agar pemuda semakin kritis dalam mengawal setiap kebijakan publik. Kader mahasiswa wajib menjaga konsistensi untuk selalu berdiri tegak membela masyarakat yang membutuhkan pertolongan di manapun berada.

Prinsip perjuangan ini memegang teguh filosofi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah sosok yang mampu memberikan manfaat luas bagi orang lain. Semangat pergerakan tersebut berjalan selaras dengan jejak perjuangan KH Ahmad Dahlan dalam menegakkan pilar amar ma’ruf nahi munkar. Semangat sang pendiri Muhammadiyah itu kini menjelma menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan roda perlawanan mahasiswa.

PC IMM Kota Semarang berkomitmen penuh untuk terus mengawal jalannya tuntutan Pantura ini hingga pemerintah memberikan jawaban yang konkret. Massa membubarkan diri dari kawasan Jalan Pahlawan dengan membawa kembali semangat perlawanan ke komisariat masing-masing. Keberhasilan mobilisasi massa ini mempertegas bahwa Aksi IMM Semarang akan selalu menjadi benteng pertahanan terakhir bagi keadilan rakyat.