Bandung, muhammadiyahsemarangkota.org — Arus pengiriman tenaga kerja asal Indonesia menuju negara luar hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan yang sangat pelik. Mulai dari masalah penipuan administrasi, minimnya kompetensi kerja, hingga ancaman kekerasan fisik kerap membayangi nasib pahlawan devisa tersebut. Kondisi memprihatinkan inilah yang memicu respons cepat dari para tokoh pemikir Islam tingkat nasional baru-baru ini.

Langkah taktis untuk mengurai benang kusut tersebut lahir melalui gagasan penguatan diplomasi kemanusiaan Muhammadiyah di kancah global. Melansir informasi resmi dari laman Muhammadiyah.or.id, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015, Din Syamsuddin, mendorong persyarikatan untuk segera mengambil peran-peran yang lebih strategis. Organisasi keagamaan ini memiliki peluang besar untuk memberikan proteksi nyata bagi pekerja migran Indonesia.

Persoalan krusial mengenai nasib para pekerja migran di luar negeri sejatinya terbagi ke dalam tiga fase utama. Alur tersebut meliputi masa sebelum keberangkatan, waktu bekerja di negara tujuan, hingga momen kembali ke tanah air. Alhasil, setiap fase perjalanan tersebut menyimpan berbagai titik rawan yang membutuhkan perhatian serta perlindungan yang sangat serius.

“Dalam ketiga fase itu terdapat titik-titik rawan yang sering menimbulkan masalah bagi pekerja migran. Karena penempatan tenaga kerja melibatkan banyak pihak, peluang terjadinya praktik yang tidak adil masih cukup besar,” jelas Din Syamsuddin saat menjadi narasumber utama di hadapan para kader.

Babat Habis Titik Rawan Pra-Keberangkatan

Mengutip pemberitaan dari Muhammadiyah.or.id, agenda diskusi tingkat tinggi tersebut berlangsung dalam kegiatan Muhammadiyah Diplomacy Training (MDT) di Kota Kembang. Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah menggelar acara tersebut di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Sabtu (6/8) kemarin. Din Syamsuddin memanfaatkan forum tersebut untuk membedah akar masalah pahlawan devisa secara tajam.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyoroti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian besar calon pekerja migran. Kondisi miris pada fase pra-keberangkatan ini membuat mereka rentan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Akibatnya, para pekerja Indonesia sering kali menghadapi risiko perlakuan yang tidak layak dari pihak majikan.

Oleh karena itu, Muhammadiyah wajib bergerak mengoptimalkan peran lembaga, majelis, organisasi otonom, hingga Amal Usaha (AUM). Seluruh instrumen organisasi harus bersinergi menyelenggarakan program pelatihan, pembekalan, serta pendampingan hukum yang matang bagi calon pekerja. Pembekalan yang profesional terbukti efektif menekan angka kecelakaan kerja di luar negeri.

“Ini merupakan ruang yang masih sangat terbuka untuk digarap Muhammadiyah. Pembekalan dan pelatihan yang memadai dapat membantu pekerja migran menghadapi tantangan di negara tujuan sekaligus mengurangi berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual yang kerap dialami pekerja migran perempuan,” sebut Din Syamsuddin secara langsung.

Cetak Kader Ahli Hubungan Internasional

Selanjutnya, atmosfer optimisme juga datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Herry Suhardiyanto, yang turut mengapresiasi agenda internasional ini. Herry memandang kemampuan negosiasi global menjadi modal yang sangat penting untuk memperjuangkan hak warga negara. Melalui pelatihan intensif ini, kampus berharap dapat melahirkan kader muda yang cakap dalam dunia hubungan internasional.

Langkah penguatan diplomasi kemanusiaan Muhammadiyah ini pun mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang hadir. Sejumlah tokoh penting seperti Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq Mughni, dan Wakil Menteri P2MI, Zulfikar Ahmad Tawalla, tampak memadati ruangan. Kehadiran para diplomat dan jajaran Lazismu PP Muhammadiyah semakin menambah bobot strategis acara.

Pelatihan selama dua hari ini resmi menjadi tonggak awal gerakan advokasi global yang lebih terukur. Persyarikatan berkomitmen penuh untuk terus mendampingi dan memberdayakan pekerja migran sebagai aset penting penyokong peradaban bangsa. Kolaborasi yang kuat ini siap membawa perubahan positif yang nyata bagi sistem ketenagakerjaan Indonesia di masa depan.